SINARJAMBI.COM – Kepala kantor wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jambi M Jahari Sitepu memimpin deklarasi janji kerja, penandatanganan perjanjian kerja dan penandatanganan komitmen pelaksanaan zona integritas tahun 2022.
Bertempat di aula Kanwil Kemenkumham Jambi, Rabu (11/1/2022) pagi acara turut dihadiri Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jambi Sapta Subrata, Kepala Ombudsman provinsi Jambi Saiful Roswandi, Kepala Pengadilan Tinggi Jambi serta yang mewakili Kapolda dan Danrem Gapu.
Dikatakan M Jahari Sitepu, tahun 2022 ini merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMN dan Renstra Kemenkumham, sekaligus tahun ketiga Indonesia menghadapi pandemi Covid-19. Dari program-program K/L, Kemenkumham diberi mandat untuk melaksanakan 4 (empat) Program Utama dan dari 7 Prioritas Nasional, Kemenkumham diberi mandat 3 (tiga) Prioritas Nasional (PN), masing- masing : (1).Peningkatan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing (2).Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, dan (3).Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, serta beberapa tugas mandatori lainnya dari beberapa Kementerian/Lembaga misalnya Kemenko Polhukam, KemenPAN RB, KPK.
Untuk memastikan agar program-program K/L dan Prioritas Nasional terealisasi dengan baik sesuai target yang telah ditetapkan, maka hari ini pihaknya melakukan kegiatan :
1. Deklarasi Janji Kinerja, bertujuan mengukuhkan komitmen seluruh Pegawai untuk bekerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
2. Penandatanganan perjanjian kinerja, bertujuan sebagai alat kendali kinerja secara berjenjang guna memastikan seluruh sasaran dan target dapat tercapai dengan baik dan berkualitas.
3. Penandatanganan komitmen zona integritas, bertujuan untuk mengimplementasikan 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi dalam rangka menjaga dan merawat kinerja seluruh jajaran Kemenkumham dalam bingkai integritas, sehingga Indeks RB meningkat yang ditandai dengan kualitas kuantitas WBK/WBBM meningkat.
Pada kesempatan ini, tambah M Jahari Sitepu dicanangkan juga “Tahun 2022 Sebagai Tahun Hak Cipta Nasional” sekaligus diluncurkan “Persetujuan Otomatis Pencatatan Hak Cipta (POP Hak Cipta / POPHC).” POPHC ini sebagai tindak lanjut kebijakan Bapak Presiden RI dalam rangka kebangkitan ekonomi nasional, disamping itu juga mendorong kemajuan llmu pengetahuan, seni, dan sastra di Indonesia sehingga sejajar dengan bangsa-bangsa di dunia.
“Sejalan dengan hal tersebut, maka tema yang kita pilih pada tahun 2022 ini adalah “Kita tingkatkan kinerja Kemenkumham semakin pasti dan berakhlak mendukung program pemulihan ekonomi ekonomi nasional dan reformasi struktural”. Tema ini Merujuk agenda Perencanaan Pembangunan Nasional dan RKP Tahun 2022 yang di selaraskan dengan Tata Nilai Kemenkumham “PASTI” dan core value ASN yang dilaunching Bapak Presiden “BerAKHLAK”. “
“Melalui Deklarasi Janji Kinerja diharapkan menjadikan kita semua menjadi Insan Pengayoman yang semakin baik dari waktu ke waktu. Tahun ini Kita mempunyai 8 delapan) Sasaran Strategis (SS) dengan 21 ukuran keberhasilan yang diperjanjikan serta 126 Target Kinerja, yang merupakan turunan dari Perjanjian Kinerja, 87 target terdapat di tingkat pusat dan 39 target di wilayah. Target-target ini menjadi kewajiban dan tanggung jawab jajaran Kemenkumham,” jelasnya.
Kepala Ombudsman provinsi Jambi Saiful Roswandi mengatakan, untuk memastikan bahwa kinerja suatu lembaga anti korupsi bahwa birokrasi bersih melayani maka diperlukan adanya komitmen untuk membuktikan sebagai perwujudan dari diri.
Kementerian PAN-RB, tambah Saiful Roswandi membuat sebuah sistem untuk setiap lembaga negara dan lembaga pemerintahan untuk memastikan bahwa di lingkungan tersebut adanya integritas yang terdiri dari wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani.
“Saya sangat bangga pada hari ini. Kami mungkin lebih kepada orientasi melihat dari sisi pelayanan publik. Bagi kami, memang seluruh lembaga negara dan lembaga pemerintahan, kewajiban itu berbentuk dan terwujud seperti hari ini. Jadi seluruh lembaga negara pemerintahan yang ada di provinsi Jambi terdiri dari integritas WBK, bahwa di wilayah itu adalah wilayah yang bebas korupsi dan birokrasi yang bersih melayani,” jelasnya.
Sapta Subrata mengingatkan jika memberikan pelayanan yang baik dan tidak koruptif dalam bekerja sudah menjadi suatu keharusan bagi setiap abdi negara.
“Saya tegaskan, WBK dan WBBM bukan sebuah prestasi tapi suatu kewajiban kita untuk mewujudkan suatuan kerja yang kita pimpin bersih. Itu yang terpenting karena menjadi tugas kita.”
“Kita merubah pola yang tadinya minta dilayani, sekarang melayani dan meerubah budaya kita yang tadinya lambat sekarang harus cepat,” jelas Sapta Subrata.
Penataan manajemen SDM juga menjadi perhatian Sapta Subrata. Jangan sampai, salah penempatan pegawai. Dimana, ada yang memang hanya bisa kerja di belakang meja dan ada yang ahli kerja di lapangan. Jika terbalik, kata Sapta Subrata, maka hasil kinerjanya tidak akan maksimal.
Selain itu, dirinya juga menekankan bagi kepala satuan kerja lembaga harus menjadi contoh untuk bawahannya.
“Zaman sekarang tidak bisa memerintah saja. Kalau kita memberi perintah saja, susah. Kita harus menjadi role model dan menjadi suri teladan,” jelas Sapta Subrata. (Rolan)
Discussion about this post