SINARJAMBI.COM – Kisruh kepala sekolah SMP Negeri 10 Merangin dengan beberapa guru setempat belum menemukan titik terang. Padahal, pihak Dinas Pendidikan Kebudayaan (Dikbud) Merangin sudah menengahi dan menyelesaikan persoalan tersebut. Bahkan, pihak Dikbud sudah membuat surat perjanjian antara kedua belah pihak berikut dengan beberapa poin agar kepsek dan guru mematuhi isi dalam surat tersebut.
Namun, lagi lagi, beberapa orang guru yang menolak kepemimpinan Yusdani, makin menjadi jadi dan mendatangi kantor Dikbud Merangin untuk menemui Kepala Dinas beberapa waktu lalu. Padahal, sebelumnya sudah dibuat surat perjanjian antara kepala sekolah dan guru namun tak diidahkan. Sementara, Kepsek Yusdani menyanggupi poin-poin isi dalam surat tersebut dan sudah menandatanganinya.
Ketika dikonfirmasi media ini, Sabtu (11/12/2021), Yusdani membenarkan bahwa surat pernyataan itu telah ditandatanganinya tanpa ada ragu sedikitpun sebagai rasa patuh dirinya kepada atasannya (Dikbud Merangin).
“Ya, suratnya sudah saya tandatangani begitu juga dengan komite, kalau guru tidak mau menandatangani,” katanya.
Selain itu, terkait ada tudingan yang mengatakan dirinya bersikap otoriter, Yusdani membantah itu tidak benar. Menurutnya apa yang dilakukannya disekolah sebagai upaya penegakkan Disiplin.
“Sekalipun itu jabatan jadi taruhan, saya siap. Saya tetap komitmen menegakkan disiplin di SMP 10 Merangin,” tegasnya.
Ditambahkan Yusdani, penegakkan disiplin disekolah bukan tanpa alasan. Karena menurut dia, penegakkan disiplin sebagai kunci untuk meraih kesuksesan.
“Semuanya demi siswa. Bagaimana siswa mendapatkan hak belajar tepat waktu, itu yang saya utamakan. Jangan korbankan siswa kalau guru terlambat mengajar,” terangnya.
Dalam tata tertib sekolah, pukul 07.30 Wib, kata Yusdani guru harus sudah berada didalam kelas untuk melaksanakan aktifitas belajar mengajar. Namun diakui Yusdani, hingga saat ini masih ada sejumlah guru yang datang terlambat bahkan tidak masuk sekolah dengan berbagai alasan.
“Jangan sampai terlambat ngajar, apalagi sampai tidak masuk sekolah tanpa alasan yang jelas. Kasihan anak anak, kalau tidak mendapatkan pendidikan selayaknya,” tutup Yusdani.
Sementara itu PLT Sekretaris Dinas Dikbud Merangin Said Usman mengatakan, membenarkan bahwa surat pernyataan tersebut telah ditandatangani kepala sekolah dan komite.
“Ya, kepsek dan komitenya sudah menandatangani surat itu sedangkan gurunya belum menandatangani,” ujarnya.
Bahkan lanjutnya, guru yang menolak kepemimpinan Yusdani, mendatangi kantor Dikbud Merangin menemui kepala dinas.
“Dipertemuan itu sudah sepakat semua. Soal jabatan kepsek, mutasi atau tidak, itu bukan kewenangan kami. Itu kewenangan Bupati karena kepsek yang dilantik di SK kan Bupati,” tutupnya. (myd)
Discussion about this post