SINARJAMBI.COM – Tanpa basa basi, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani langsung merespon 4 permintaan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar. Keempat permintaan Mahendra Siregar kepada pemerintah itu untuk memperkuat dan menjaga stabilitas industri jasa keuangan dan pasar modal di Indonesia.
Di tahun 2025, tambah Mahendra, OJK bersama semua pemangku kepentingan termasuk Self Regulatory Organization (SRO) berkomitmen mengimplementasikan program strategis pemerintah. Salah satunya penguatan dan pengembangan pasar modal, seperti peningkatan pendalaman pasar. Pertama, lewat peningkatan kualitas dan kuantitas perusahaan tercatat.
“Program prioritas ini dilaksanakan dengan berbagai inisiatif termasuk meningkatkan porsi saham free float dan mendorong perusahaan dengan kapitalisasi besar untuk melantai di bursa,” jelas Mahendra di acara pembukaan perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2025 di kantor BEI Jakarta, Kamis (2/1/2025) pagi yang disaksikan sinarjambi.com lewat kanal live YouTube BEI.
Kedua, pengembangan produk, infrastruktur dan layanan baru. Program ini melalui peningkatan peran investor institusi pada pasar perdana dan sekunder di pasar modal. Dalam konteks ini, OJK mendorong optimalisasi penggunaan efek beragunan aset untuk mendukung likuiditas program 3 juta rumah. Untuk itu, OJK siap mendorong sinergi mendukung skema dan ekosistem efek beragunan aset.
OJK juga akan mengembangkan produk baru dan optimalisasi pemanfaatan produk pasar modal yang eksisting, termasuk bursa karbon dan produk yang berwawasan ESG (Environmental, Social and Governance).
“Tiga, penguatan anggota bursa dan Manager Investasi (MI). Dalam hal ini penguatan anggota bursa dan manager investasi juga menjadi prioritas melalui peningkatan kapasitas, tata kelola pengendalian internal, manajemen risiko dan kepatuhan anggota bursa dan MI. Termasuk keamanan teknologi informasi dan operasional,” ujar Mahendra.
Di samping penguatan dan pengembangan pasar modal, tambah Mahendra, penguatan integritas pasar akan terus dilakukan melalui penegakan hukum yang tegas dan konsisten. Terutama untuk melindungi investor ritel dari saham-saham dengan pergerakan yang tidak wajar. Disinilah Mahendra memaparkan permohonan 4 dukungan kepada pemerintah itu.
“Untuk melaksanakan hal itu kami juga memerlukan dukungan pemerintah, antara lain penyempurnaan kerangka pengaturan di sektor keuangan. Seperti penyelesaian produk turunan undang-undang P2SK, antara lain peraturan terkait cut loss dan penurunan nilai aset investasi yang dikelola BUMN. Kebijakan terkait implementasi pajak karbon dan regulasi batas atas emisi sektoral untuk mendorong pengembangan bursa karbon.”
“Dukungan paket kebijakan insentif dan stimulus termasuk kebijakan perpajakan untuk mengembangkan sektor-sektor prioritas. Serta dukungan kementerian dan lembaga serta seluruh pemangku kepentingan dalam berbagai program pendalaman pasar.”
“Dalam mengakhiri laporan pada pagi ini, sekali lagi kami menyampaikan komitmen untuk terus menjaga sinergi dan kolaborasi antar seluruh pemangku kepentingan, dalam mewujudkan industri pasar modal yang tidak hanya menjadi pilar perekonomian nasional, tapi juga mendukung visi Indonesia emas dan pembangunan berkelanjutan,” pungkas Mahendra.
Sri Mulyani pun langsung merespon permintaan Mahendra tersebut saat gilirannya menyampaikan sambutan. Bahkan, 4 permintaan Mahendra yang terpampang di layar, langsung dicatat oleh Sri Mulyani.
“Tadi telah disampaikan oleh Pak Mahendra 4 request. Saya tadi screenshot untuk itu supaya Saya bisa merespon langsung, karena Saya diminta mewakili presiden. Permohonan dukungan kepada pemerintah untuk pasar modal Indonesia. Satu, penyempurnaan kerangka pengaturan di sektor keuangan dan penyelesaian produk turunan undang-undang P2SK. Yuk kita selesaikan Pak Mahendra sama-sama, kan sudah sebagian ya Pak ya. Ini tokohnya ada disini juga, ada Pak Gubernur (BI), ada Pak Mahendra, ada Pak Yudi Purbaya dan juga Kementerian lembaga lain di lingkungan kementerian yang ada. Dan kami akan bekerja sama dengan para menteri-menteri terkait untuk bisa menyelesaikan produk turunan P2SK dan pengaturan sektor keuangan yang makin baik, makin memberikan ruang untuk berinovasi, berkreasi namun juga bertanggung jawab. Tetap menjaga governance basic dari principle pengelolaan korporasi dan bursa yang baik.”
“Kemudian yang kedua implementasi pajak karbon dan regulasi batas atas emisi sektoral, untuk mendorong pengembangan bursa karbon. Kami akan berkomunikasi dengan Kementerian terkait. Jadi kami akan terus berkoordinasi dengan para menteri terkait dan lembaga terkait, terutama dengan Kementerian Perdagangan karena tadinya juga dalam hal ini kita terus akan memperkuat. Termasuk berbagai instansi seperti Kementerian ESDM dan bahkan transportasi.”
“Yang ketiga yang diminta oleh Pak Mahendra atas nama seluruh pelaku pasar modal Indonesia yaitu dukungan paket kebijakan insentif dan stimulus, termasuk kebijakan perpajakan untuk pengembangan sektor prioritas. Kemarin bapak presiden telah mengumumkan waktu berada di kementerian Keuangan bahwa untuk pelaksanaan undang-undang HPP PPN 11% atau dalam hal ini penghitungan pembebanan PPN tidak berubah. Jadi itu adalah sebetulnya implisit, karena di dalam undang-undang APBN tadinya sudah diamanatkan, itu implisit mengurangi beban yang nyata bagi masyarakat,” jelas Sri Mulyani.
Namun di sisi lain, tambah Sri Mulyani, pemerintah dalam hal ini presiden telah meminta pihaknya mengumumkan paket stimulus.
“Sebetulnya tadinya sebagai bentuk untuk mengurangi dampak dari penerapan undang-undang HPP tersebut yaitu kenaikan PPN 11 ke 12. Meskipun PPN-nya tidak jadi naik dan hanya naik untuk verry selectif item, paket stimulusnya tidak ditarik, Pak Mahendra. Jadi dalam hal ini kami tetap memberikan tadi stimulus. Kalau tadi permintaannya adalah sektor properti perumahan, kita berikan untuk pajak penjualannya untuk sampai dengan 2 miliar 100 persen. Dan untuk 5 miliar, harga rumah 2 miliar pertama ditanggung pemerintah dan untuk semester kedua sliding menjadi 50 persen,” jelas Sri Mulyani panjang lebar.
Sektor otomotif juga mendapatkan insentif untuk PPN-nya, termasuk untuk kendaraan Hybrid dan kendaraan listrik. Untuk UMKM, kalau UMKM omsetnya di bawah 500 juta per tahun tidak membayar PPH dan sampai dengan 4,8 miliar PPH final 0,5%.
Pihaknya juga memberikan dukungan kepada masyarakat banyak yakni diskon listrik 50 persen untuk pelanggan di bawah 2.200 VA. Itu artinya sudah 94% seluruh pelanggan PLN di Indonesia mendapatkan diskon. Termasuk untuk para pekerja, dimana gaji 10 juta pertama dibayar pemerintah pajaknya dalam jangka tertentu.
“Itu semuanya tujuannya agar masyarakat, para pekerja, kelompok miskin yang diberikan bantuan beras 10 kg per bulan, 16 juta kelompok keluarga itu mendapatkan tadi stimulus. Sementara untuk properti dan juga sektor otomotif dan UMKM juga diberikan dukungan. Kami masih memberikan dukungan untuk industri padat karya, yaitu mereka yang akan melakukan revitalisasi modalnya akan diberikan pinjaman dengan bunga subsidi bunga 5 persen.”
“Ini semuanya adalah permintaannya Pak Mahendra yang disampaikan tanggal 2 (Januari 2025) tapi kami sudah down payment diumumkan Desember lalu. Tentu kami kita semua berharap spirit yang positif terus kita jaga, karena sangat mudah spirit yang positif, sinergi dan terus saling mendukung sangat mudah menguap apabila dunia dan terutama jagat maya diisi oleh hal-hal yang sifatnya toksik.”
“Jadi aku mohon supaya kita semuanya terus menjaga di awal tahun kebersihan berpikir, kebersihan hati dan keinginan untuk terus bekerja sama. Untuk kemudian menjaga Indonesia, merawat Indonesia, membangun Indonesia, melindungi Indonesia dari berbagai kemungkinan guncangan karena seperti tadi disampaikan tahun 2025 kita masih akan dihadapkan terus-menerus ketidakpastian geo politik yang akan terus terjadi yang berimbas kepada ekonomi kita,” urai Sri Mulyani. (Rolan)
Discussion about this post