SINARJAMBI.COM – Selaku koordinator Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) kota Jambi, Wakil Wali Kota (Wawako) Jambi Maulana mengumpulkan beberapa kepala OPD beserta instansi vertikal lainnya.
Melalui rapat koordinasi TKPK kota Jambi, Maulana meminta seluruh instansi dan instansi vertikal dapat bersinergi dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kota Jambi.
Salah satu kendala yang selalu dihadapi TKPK, kata Maulana yakni data warga miskin yang yang selalu berubah-ubah.
“Disini peran ketua RT juga penting dalam mendata warganya yang miskin, ujar Maulana saat memimpin rapat koordinasi TKPK kota Jambi di aula Bappeda kota Jambi, Senin (8/2/2021) pagi.
Kepada wartawan usai acara disampaikan Maulana, jika data jumlah warga miskin di kota Jambi selama pandemi covid 19 ini bertambah 0,14 persen.
“Data kemiskinan pemerintah, masyarakat di Jambi itu naik ya dari 2019 hanya 8,12 (persen), di tahun 2020 itu naik menjadi 8,27 (persen). Ini salah satunya adalah dampak dari pandemi covid,” ujar Maulana didampingi Sekda Budidaya dan Kepala Bappeda Suhendri.
“Karena itu kami sudah membagi menjadi dua tim. Tim yang pertama adalah tim yang memberikan bantuan langsung, untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga masyarakat.”
“Apa saja, bentuknya macam-macam. Mulai dari bantuan pangan, bantuan beasiswa, bantuan kesehatan kalau sakit orang miskin tidak perlu bayar. Jadi pengeluaran rumah tangga dikurangi, termasuk city gas,” jelasnya.
Keseriusan pemkot Jambi dalam percepatan pengentasan kemiskinan Yakni dengan menggandeng seluruh stakeholder yang berkaitan seperti Bulog, Baznas, Bank Jambi dan lainnya.
Menariknya, ada satu tujuan yang disasar yakni membebaskan warga kota Jambi dari jeratan rentenir. Salah satu upaya yang dilakukan yakni dengan memberikan kredit ringan tanpa agunan dari Bank Jambi untuk pelaku usaha kecil.
“Kemudian yang kedua adalah kelompok yang berkaitan dengan peningkatan pemberdayaan UMKM usaha mikro dan kecil, bantuan permodalan, pelatihan, bantuan gerobak. Di kelompok ini kita libatkan yang pertama adalah Bulog. Bulog itu kita dorong untuk pengembangan rumah pangan kita (RPK) menjamin ketahanan pangan di tingkat RT.”
“Kemudian yang kedua Bank Jambi, ada program prioritas yaitu kredit anti rentenir yaitu dengan bunga yang sangat kecil, pada kelompok keluarga yang kurang mampu diberikan bantuan modal tanpa agunan untuk usaha. Jadi bagi mereka yang terjebak di dunia rentenir, perlahan akan digeser.”
“Disini juga ada Baznas. Baznas juga sama punya program anti rentenir dan bantuan langsung. Baznas berada di keduanya,” tegas Maulana.
Dengan penguatan lembaga TKPK, Maulana berharap program penanggulangan kemiskinan lebih terarah, lebih tepat sasaran dimulai dari data. Data yang ada di dinas sosial menjadi databasenya.
“Tetapi sekali lagi data kemiskinan ini dinamis. Kita tidak menyangka ada pandemi, sehingga target-target yang ditentukan di RPJMD turun sampai angka 6. Sepertinya ini harus kita review. Karena tidak mungkin 3 tahun masa kepemimpinan pak Fasha dan Saya menyelesaikan sampai 6 sekian (persen angka kemiskinan). Jadi kita review berdasarkan kondisi riil.”
“Nanti akan ada Susenas pada bulan Maret, pemerintah kota Jambi mengumpulkan beberapa indikator kemiskinan supaya kita punya database yang sama satu data,” ujar Maulana.
Sementara itu Suhendri mengungkapkan salah satu kendala terbesar dalam pendataan warga miskin. Menurutnya, data nasional di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kementerian Sosial yang harus terus diverivali.
“Kendalanya memang Kita kan baseline di DTKS, karena itu nasional. Makanya DTKS ini yang harus kita verivali terus. Jadi ada kesempatan kita verivali. Dan jugo Kita sandingkan dengan data-data kita.”
“Makanya kemarin pas pandemi kan kita tidak hanya memakai di DTKS, karena di DTKS juga ada orang yang sudah tidak menjadi warga miskin lagi. Dan dak jugo semua di DTKS itu yang baru miskin.”
“Makanya kemarin kita membuka peluang masyarakat, kelurahan mengusulkan lagi warga-warga yang terdampak. Jadi itu sangat apa namanya, sangat dinamis persoalan data kemiskinan ini. Tapi kita kareno pemerintah, kita baselinenya tetap dari DTKS,” ujar Suhendri. (Rolan)
Discussion about this post