Dewas Akan Tindaklanjuti Laporan MAKI soal Ketua KPK Naik Helikopter

Rabu, 24 Juni 2020

()

sinarjambi.com - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) melaporkan Ketua KPK Firli Bahuri ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK atas dugaan pelanggaran kode etik karena menggunakan helikopter mewah saat kunjungan di Sumatera Selatan (Sumsel). Dewas KPK mengatakan telah menerima laporan tersebut dan akan menindaklanjutinya.

"Laporan pengaduan masyarakat terkait penggunaan helikopter oleh Ketua KPK Pak Firli Bahuri sudah diterima Dewan Pengawas KPK," kata anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris kepada wartawan, Rabu (24/6/2020).

Syamsuddin mengatakan Dewas KPK akan menindaklanjuti semua laporan terkait dugaan pelanggaran etik oleh pimpinan dan pegawai KPK sebagaimana diamanatkan Pasal 37B ayat (1) huruf d UU KPK. Menurutnya, Dewas KPK kini tengah mengumpulkan bukti-bukti.

"Sesuai tugas Dewas seperti diamanatkan Pasal 37B ayat (1) huruf d UU KPK yang baru, semua laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran etik oleh pimpinan dan pegawai KPK akan ditindaklanjuti oleh Dewas. Dewas tentu akan pelajari dan kumpulkan bukti dan faktanya terlebih dahulu," ujarnya.

Sementara terkait laporan MAKI itu, detikcom sudah mencoba meminta tanggapan dari Firli Bahuri dan KPK melalui Plt Jubir KPK Ali Fikri. Namun hingga kini belum direspons oleh keduanya.

Sebelumnya diberitakan, MAKI melaporkan Firli Bahuri ke Dewas KPK atas dugaan pelanggaran kode etik. Firli diduga melanggar etik karena menggunakan helikopter mewah saat kunjungan ke Baturaja di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan.

"Hari ini, Rabu, tanggal 24 Juni 2020, MAKI telah menyampaikan melalui e-mail kepada Dewan Pengawas KPK berisi aduan dugaan pelanggaran kode etik oleh Firli Ketua KPK atas penggunaan helikopter mewah untuk perjalanan dari Palembang ke Baturaja pada hari Sabtu, tanggal 20 Juni 2020," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman dalam keterangan tertulis, Rabu (24/6).

Boyamin menyebut Firli menaiki helikopter milik perusahaan swasta dengan kode PK-JTO saat perjalanan dari Palembang menuju Baturaja. Menurutnya, Firli patut diduga melanggar aturan tentang kode etik pimpinan KPK terkait larangan bergaya hidup mewah.

Aturan tentang larangan insan KPK bergaya hidup mewah itu tertuang dalam Peraturan Dewan Pengawas Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK, poin 27 aspek Integritas mengatakan: Kode Etik dari Nilai Dasar Integritas tercermin dalam Pedoman Perilaku bagi Insan Komisi sebagai berikut: Tidak menunjukkan gaya hidup hedonisme sebagai bentuk empati kepada masyarakat, terutama kepada sesama Insan Komisi. (detik.com)




Berita Lainnya


BERITA BERIKUTNYA
loading...