JoomlaLock.com All4Share.net
LIPI Sarankan Jokowi Terbitkan Perppu KPK Setelah Pelantikan Presiden

sinarjambi.com - Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Perppu KPK. Dia menyarankan Perppu itu diterbitkan setelah 17 Oktober 2019.

 

"Titik tolaknya adalah 17 Oktober sebab itu satu bulan sesudah 17 September di mana disepakati DPR dan pemerintah UU KPK direvisi. Walaupun Presiden Jokowi tidak tanda tangan UU yang disepakati tadi itu bisa tetap sah berlaku. Oleh karena itu, memang pilihan yang baik bagi Pak Jokowi adalah menunggu tanggal 17 Oktober 2019, dengan demikian penerbitan Perppu KPK bisa dilakukan setelah 17 Oktober. Nah, sesudah itu kapan? Ada dua, bisa sebelum dan sesudah pelantikan presiden," kata Syamsuddin Haris di Hotel Erian, Jl Wahid Hasyim, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (6/10/2019).

 

Menurut Syamsuddin, lebih baik Jokowi menerbitkan Perppu KPK itu setelah pelantikan presiden terpilih dan sebelum menetapkan kabinet. Pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih akan dilakukan pada 20 Oktober mendatang.

 

"Nah kalau penerbitan Perppu itu dilakukan setelah 17 Oktober tapi sebelum pelantikan mungkin ada kekhawatiran pelantikan akan terganggu, misalnya ada parpol yang tidak hadir di Senayan. Memang yang paling aman sesudah pelantikan presiden, tapi sebelum pembentukan kabinet. Itu waktu yang paling pas," ucapnya.

 

Menurutnya, bila penerbitan Perppu dilakukan Jokowi setelah pelantikan presiden dan sebelum penetapan kabinet, akan ada sejumlah keuntungan. Keuntungan tersebut dari legitimasi yang lebih kuat hingga tawar-menawar untuk parpol dalam penyusunan kabinet.

 

"Pertama, untuk mengamankan pelantikan presiden. Kedua, apabila perppu dilakukan setelah pelantikan Pak Jokowi, legitimasinya lebih kuat karena presiden dapat mandat politik baru. Kenapa sebelum pembentukan kabinet? Karena presiden punya bargaining position yang kuat menghadapi partai politik," tuturnya.

 

Untuk itu, Syamsuddin meminta publik bersabar. Dia mengaku optimistis Jokowi akan mengeluarkan Perppu KPK tersebut.

 

"Saya ingin optimis bahwa presiden nanti bisa menerbitkan perppu setelah pelantikan dan sebelum penyusunan kabinet. Entah itu, mau menunda atau membatalkan sebagian (UU KPK) itu tentu pilihan. Maksimal membatalkan semuanya, minimum menunda implementasinya untuk ada waktu publik dilibatkan," pungkasnya. (ibh/gbr)

Bagikan ke Medsos !

>

  • JAMBI KITA
  • BISNIS
  • POLITIK
  • HUKUM
  • OLAHRAGA
  • RAGAM BERITA
Post by Redaksi
19 November 2019 - 16:35
sinarjambi.com - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi, Drs.H.M.Dianto,M.Si mengemukakan, sebelum datangnya musim ...
Post by Redaksi
19 November 2019 - 12:41
sinarjambi.com - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Jambi menggelar sosialisasi kebanksentralan, Gerakan ...
Post by Redaksi
14 November 2019 - 19:44
sinarjambi.com - Pasca pengunduran diri dr Iskandar Budiman Oktober 2019 lalu, akhirnya DPP Partai Perindo memberikan ...
Post by Redaksi
19 November 2019 - 11:28
sinarjambi.com - Guna mengedukasi petugas parkir Pasar Angso Duo baru dalam menjaga keamanan serta ketertiban umum, ...
Post by Redaksi
19 November 2019 - 13:41
sinarjambi.com - Indonesia akan menantang Malaysia dalam lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2022 pada Selasa (19/11) ...
Post by Redaksi
19 November 2019 - 09:40
sinarjambi.com - Personel Satgas Pamtas RI-RDTL sektor timur Yonif Raider 142/KJ yang merupakan tim kesehatan Pos ...