JoomlaLock.com All4Share.net
Amendemen UUD 1945 Minimal Didukung 474 Anggota MPR

sinarjambi.com - Wacana amendemen UUD 1945 kembali mengemuka di awal kepemimpinan Ketua MPR Bambang Soesatyo. Amendemen dimungkinkan oleh UUD 1945, kecuali untuk bentuk negara yaitu NKRI.

 

UUD 1945 saat ini sudah mengalami empat kali perubahan. Untuk bisa kembali diamandemen kelilma kalinya, maka butuh usulan amendemen dari 1/3 anggota MPR. Saat ini anggota MPR sendiri berjumlah 711 yang terdiri dari anggota DPR dan anggota DPR. Sehingga amendemen minimal diusulkan oleh 237 anggota MPR.

 

Hal itu tertuang tegas dalam Pasal 37 ayat 1 UUD 1945.

 

Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.

 

Ayat selanjutnya menegaskan setiap usul perubahan pasal-pasal UUD diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Setelah pengusul memenuhi kuorum, maka dibawa ke Sidang MPR untuk disetujui. Selanjutnya, Sidang MPR itu harus dihadiri sedikitnya oleh 2/3 anggota MPR atau sebanyak 474 anggota legislator/senator.

 

Hal itu sesuai dengan Pasal 37 ayat 3 UUD 1945:

 

Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.

 

Setelah semua materi dibahas dan disetujui Sidang MPR, langkah terakhir adalah pengesahan Amendemen Kelima UUD 1945 di Sidang MPR. Persetujuan ini minimal dihadiri oleh 357 anggota MPR. Syarat ini diatur tegas dalam Pasal 37 ayat 4:

 

Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.

 

Amendemen konstitusi di berbagai belahan dunia bukan barang tabu. Konstitusi Amerika Serikat hingga hari ini sudah 27 kali diamandemen. Amandemen terakhir pada 1992 soal hak-hak anggota senator dan legislator adalah sama.

 

Amandemen Konstitusi AS yang populer seperti Amandemen ke-15 tahun 1870 soal hak memillih dalam Pemilu bagi semua warga negara, tanpa membedakan kulit putih atau kulit hitam. Amandemen ke-19 pada tahun 1920 soal perempuan punya hak pilih dalam pemilu. Amandemen ke 22 pada 1951 soal pembatasan masa jabatan presiden maksimal 2 kali. (asp/aan)

Bagikan ke Medsos !

>

  • JAMBI KITA
  • BISNIS
  • POLITIK
  • HUKUM
  • OLAHRAGA
  • RAGAM BERITA
Post by Redaksi
13 Oktober 2019 - 20:33
sinarjambi.com - Kapolda Jambi Irjen Pol Drs.Muhclis, A.S. M.H., Hadiri acara Road Show New Ford Ranger Product ...
Post by Redaksi
13 Oktober 2019 - 18:40
sinarjambi.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menyetujui rencana pengembangan pertama ...
Post by Redaksi
10 Oktober 2019 - 08:31
sinarjambi.com - Wacana amendemen UUD 1945 kembali mengemuka di awal kepemimpinan Ketua MPR Bambang Soesatyo. Amendemen ...
Post by Redaksi
10 Oktober 2019 - 10:51
KPK memanggil eks Dirjen Cipta Karya Sri Hartoyo terkait kasus dugaan suap proyek pembangunan sistem penyediaan air ...
Post by Redaksi
13 Oktober 2019 - 17:29
sinarjambi.com - Indonesia mengirim tiga wakil ke babak final Kejuaraan Dunia Bulutangkis Junior 2019. Ganda campuran, ...
Post by Redaksi
12 Oktober 2019 - 07:16
sinarjambi.com - Asisten bidang Operasi (Asops) Kapolri, Irjen Martuani Sormin, menerbitkan telegram rahasia (TR) ...