JoomlaLock.com All4Share.net
Modal Anggota DPR Lebih Besar Ketimbang Pendapatan Dinilai Picu Korupsi

sinarjambi.com - Modal yang dikeluarkan caleg lebih besar ketimbang pendapatan yang diterima ketika menjadi anggota DPR. Bukan karena pendapatan anggota DPR kecil, melainkan karena politik pencalegan yang mahal. Risikonya, korupsi rentan jadi cara balik modal.

 

Menurut anggota DPR periode 2019-2024 dari PDIP Dapil Jawa Tengah X, Hendrawan Supratikno, rata-rata anggota DPR membutuhkan sekitar Rp 5 miliar untuk berkampanye di Pileg.

 

Anggota DPR dari PKB Dapil Kalimantan Barat I, Daniel Johan, mengaku mengeluarkan Rp 2 miliar untuk biaya kampanye Pileg 2019. Adapun Abraham Lunggana alias Lulung dari PAN, yang lolos dari Dapil DKI III, mengaku mengeluarkan duit kampanye sebesar Rp 1 miliar.

 

Total gaji plus pendapatan anggota DPR sendiri tak sampai miliaran. Seorang anggota DPR dapat mengantongi sekitar Rp 48,7 juta ditambah tunjangan uang sidang per paket sebesar Rp 2 juta. Ini masih di luar tunjangan sidang.

 

"Pemilu kita saat ini adalah pemilu yang berbiaya mahal. Tingginya pengeluaran yang dibelanjakan para caleg tidak sepadan dengan pendapatan yang mereka terima sebagai anggota parlemen," kata Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, kepada wartawan, Kamis (3/10/2019).

 

Kondisi 'besar pasak daripada tiang' ini memaksa anggota Dewan terpilih menemukan cara supaya bisa balik modal karena anggota Dewan yang bersangkutan telah mengeluarkan banyak biaya saat kampanye. Akibatnya, banyak yang menempuh cara lancung dengan 'menggarong' uang rakyat.

 

"Biaya politik yang mahal (high cost politics) kerap kali menjadikan mereka untuk mencari bancakan di parlemen. Ini yang akhirnya menjerat beberapa anggota Dewan untuk berurusan dengan perkara korupsi," kata Titi.

 

Sayangnya, pengeluaran para caleg saat Pileg itu tidak terekam dengan baik pada laporan dana kampanye Pemilu. Titi menyoroti laporan dana kampanye pemilu cenderung sekadar formalitas belaka. Gara-gara biaya politik yang tinggi itu, mayoritas yang duduk di DPR adalah kelas pedagang. Oligarki rentan terbentuk.

 

"Makanya, akibat ongkos pemilu yang sangat mahal, jangan heran kalau yang terpilih di DPR mayoritas berlatar belakang pengusaha. Ini jadi pekerjaan rumah besar yang harus kita benahi agar politik kita bisa inklusif dan terjangkau oleh semua lapisan masyarakat. Tidak terjebak pada oligarki dan tekanan politik kekerabatan," tutur Titi. (dnu/fjp)

Bagikan ke Medsos !

>

  • JAMBI KITA
  • BISNIS
  • POLITIK
  • HUKUM
  • OLAHRAGA
  • RAGAM BERITA
Post by Redaksi
10 Desember 2019 - 12:11
sinarjambi.com - Ada yang menarik pada apel pagi Selasa (10/12), di halaman tengah Kantor Bupati Merangin. Ketika ...
Post by Redaksi
10 Desember 2019 - 14:44
sinarjambi.com - Dalam rangka mendukung upaya pengurangan sampah plastik yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Kota ...
Post by Redaksi
14 November 2019 - 19:44
sinarjambi.com - Pasca pengunduran diri dr Iskandar Budiman Oktober 2019 lalu, akhirnya DPP Partai Perindo memberikan ...
Post by Redaksi
10 Desember 2019 - 15:05
sinarjambi.com - Tim gabungan Satgas Operasi Pemberantasan aktivitas sumur minyak ilegal menutup sumur-sumur minyak ...
Post by Redaksi
10 Desember 2019 - 07:43
sinarjambi.com - Timnas Indonesia U-22 membuang banyak peluang di semifinal SEA Games 2019. Menghadapi Vietnam, Garuda ...
Post by Redaksi
10 Desember 2019 - 12:45
sinarjambi.com - Personel Pos Damar Satgas Pamtas RI-RDTL sektor timur Yonif Raider 142/KJ membagikan bantuan air ...