JoomlaLock.com All4Share.net

paninS

Upaya Entaskan Kemiskinan, Komisi IV DPRD Kota Jambi Konsultasi Ke Kemensos RI

sinarjambi.com - Komisi IV DPRD Kota Jambi melakukan konsultasi ke Kementrian Sosial Republik Indonesia, Jumat (10/1/2020). Rombongan yang dipimpin Jasrul selaku ketua Komisi IV ini diterima Direktorat penanganan fakir miskin wilayah 1 Kemensos RI, Asnandar.

 

Pertemuan berlangsung cukup interaktif. Asnandar sangat mengapresiasi inisiatif Komisi IV DPRD kota Jambi melakukan konsultasi ke pihaknya.

 

Ini menunjukkan keseriusan Komisi IV dalam menanggulangi kemiskinan dan segala permasaahan yang dapat mencari solusi.

 

Salah seorang anggota komisi dari partai Golkar, Kemas Faried Alfarelly saat dikonfirmasi mengatakan, Komisi IV fokus pada sistimatika pendataan untuk warga miskin yang selalu menjadi perdebatan di Kota Jambi.

 

"Karena masih ada orang mampu pun mendapatkan bantuan. Menurut informasi dari kementrian, pendataan yang baik adalah tiga bulan sekali (verifikasi melalui Pusdatin)," ujar pria yang akrab disapa Faried ini.

 

Selanjutnya, tambah Faried, komisi IV fokus dengan program bantuan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah tentang bantuan fakir miskin.

 

"Insya Allah komisi IV DPRD kota Jambi akan melaksanakan fungsi pengawasannya dengan baik dan benar, sebagai wakil rakyat terhadap pendataan orang tidak mampu," jelasnya.

 

"Dan kami akan melakukan tugas pengawasan terhadap pendataan orang tidak mampu yang ada di kota Jambi. Sehingga tidak ada lagi warga yang mampu mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat. Itu tidak tepat sasaran. Dan Kami akan hadir saat penyerahan bantuan ke masyarakat," tegas Faried.

 

Screenshot 20200111 125304 1

 

Terkait masalah pendataan orang tidak mampu, kata Asnandar, diserahkan kepada daerah masing kabupaten/kota.

 

Ditegaskannya, setiap tiga bulan sekali dinas sosial wajib untuk meverifikasi data tersebut.

 

"Karena ada yang meninggal dan lain-lain. Sehingga kesempatan bagi yang belum mendapatkan bantuan orang tidak mampu bisa secara bergantian," ujarnya. 

 

Ditambahkan Asnandar, data hasil verifikasi tersebut bisa disampaikan saat musyawarah kelurahan. Bahkan, bila perlu data tersebut ditempel di kantor kelurahan.

 

Sehingga tidak ada lagi warga yang mengaku-ngaku miskin dan mendapatkan bantuan yang bukan haknya. Padahal, kata Asnandar, warga tersebut mampu.

 

"Terkait bantuan dari pemerintah pusat, Kami dari kementrian sosial berpesan untuk membantu pengawasan penyaluran bantuan tersebut kepada warga sehingga tepat sasaran," tutur Asnandar. (Rolan)

Bagikan ke Medsos !

>

  • JAMBI KITA
  • BISNIS
  • POLITIK
  • HUKUM
  • OLAHRAGA
  • RAGAM BERITA
Post by Redaksi
17 FebruarI 2020 - 19:21
sinarjambi.com - Atas partisipasi dan kepudulian terhadap pembayaran rekening listrik pada tahun 2019 lalu,PT PLN ...
Post by Redaksi
17 FebruarI 2020 - 06:20
sinarjambi.com - Setidaknya terdapat 800 rekening dari 137 perusahaan yang diblokir oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). ...
Post by Redaksi
08 FebruarI 2020 - 22:24
sinarjambi.com - Toleransi dalam keberagaman, khususnya dalam beragama telah lama terbukti menjadi salah satu pondasi ...
Post by Redaksi
15 FebruarI 2020 - 07:12
sinarjambi.com - Enam wilayah di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) akan melaksanakan Pilkada. Polda Kepri pun menerima ...
Post by Redaksi
17 FebruarI 2020 - 09:33
sinarjambi.com - Formula E di Monas tetap akan berlangsung pada 6 Juni 2020 di kawasan Monas. Sirkuitnya dibuat ala ...
Post by Redaksi
17 FebruarI 2020 - 12:47
sinarjambi.com - Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Provinsi Bengkulu resmi terbentuk berdasarkan hasil musyawarah ...