JoomlaLock.com All4Share.net

paninS

Additional Info

  • -: Waspada Covid-19
Bandel Ngumpul di Luar Rumah Bisa Dipidana, Ini Pasalnya

sinarjambi.com - Mabes Polri menegaskan tidak segan untuk membubarkan masyarakat yang Berkumpul atau sifatnya mengumpulkan banyak orang di suatu tempat. Bila masyarakat menolak atau melawan aparat, maka Polri akan menindak dengan tegas.

 

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Mohammad Iqbal menjelaskan aparat penegak hukum berhak untuk membubarkan massa untuk mencegah penularan Covid-19 sesuai maklumat Kapolri. Ada ancaman pidana bila masyarakat tak mematuhi himbauan untuk tidak berkumpul.

 

"Apabila ada masyarakat yang membandel yang tidak mengindahkan perintah personil yang bertugas untuk kepentingan negara, untuk kepentingan masyarakat bangsa negara. Kami akan proses hukum dengan pasal 212 KUHP, 216 KUHP dan 218 KUHP," jelas Irjen Pol Mohammad Iqbal, Senin (23/3/2020).

 

Jenderal bintang dua ini mengatakan sebelum Polri menerapkan pasal pidana, Polri akan mengedepankan upaya dialog dengan masyarakat. Polri memberikan himbauan agar masyarakat membubarkan diri dan tetap di rumah saja mengikuti himbauan dari pemerintah untuk memutus rantai penularan Covid-19. 

 

"Yang harus ditekankan hari ini adalah polri tidak ingin akibat berkerumunan, apalagi hanya kongkow-kongkow, dan menyebabkan virus ini bertambah. Kami akan melakukan pembubaran bila perlu dengan sangat tegas. Tapi ingat bahasa persuasif humanis tetap kami kedepankan dahulu. Dengan konsekuensi apapun kami tetap maksimal. Tugas kami selaku pelindung, dan pengayom masyarakat guna terpeliharanya kamtibmas," jelasnya.

 

Berikut Pasal 212, 216 dan 218 KUHP yang bisa diterapkan bagi masyarakat yang tetap berkumpul di suatu tempat :

 

- Pasal 212 KUHP berbunyi : 

"Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

 

Kaitannya dengan pasal 214 KUHP, jika hal tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih maka ancaman pidananya maksimal tujuh tahun penjara.

 

- Pasal 216 ayat (1) berbunyi :

"Barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah."

 

- Pasal 218 KUHP berbunyi :

 

"Barang siapa pada waktu rakyat datang berkerumun dengan sengaja tidak segera pergi setelah diperintah tiga kali oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam karena ikut serta perkelompokan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah," tutupnya. (*/Lan)

Bagikan ke Medsos !

>

  • JAMBI KITA
  • BISNIS
  • POLITIK
  • HUKUM
  • OLAHRAGA
  • RAGAM BERITA
Post by Redaksi
31 Maret 2020 - 08:28
sinarjambi.com - Semangat kebersamaan Anggota TNI yang tergabung dalam Satgas TMMD reguler ke 107 tahun 2020 Kodim ...
Post by Redaksi
30 Maret 2020 - 20:23
sinarjambi.com - Bank Indonesia (BI) mengeluarkan Indeks Literasi Ekonomi Syariah pada hari ini (30/3), sebagai salah ...
Post by Redaksi
31 Maret 2020 - 05:22
sinarjambi.com - Komisi II DPR bersama KPU, Bawaslu, DKPP, dan Kemendagri sepakat menunda tahapan Pilkada Serentak 2020 ...
Post by Redaksi
30 Maret 2020 - 20:57
sinarjambi.com - Tim Sultan Polres Tebo, Polda Jambi kembali berhasil menangkap terduga pelaku pembobolan Alfamart di ...
Post by Redaksi
30 Maret 2020 - 10:29
sinarjambi.com - Asosiasi Pemain Profesional Indonesia (APPI) keberatan dengan salah satu keputusan force majeure ...
Post by Redaksi
31 Maret 2020 - 07:28
sinarjambi.com - Pemerintah melarang pegawai negeri sipil (PNS) untuk melakukan perjalanan ke luar daerah, termasuk ...