JoomlaLock.com All4Share.net

paninx

Ini Alasan KPU Tak Larang Eks Koruptor Maju Pilkada 2020

sinarjambi.com - KPU tidak melarang mantan terpidana korupsi maju dalam Pilkada 2020. Namun Peraturan KPU (KPU) mengimbau agar mengutamakan bukan eks koruptor.

 

Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik mengatakan pihaknya saat ini berfokus pada tahapan pilkada yang telah berlangsung. Menurutnya, bila syarat larangan eks koruptor terlalu lama diperdebatkan, maka akan mengganggu tahapan.

 

"Kita intinya fokus pada tahapan saja, kalau ini terlalu menjadi dipersoalkan dan lain sebagainya ini kan bisa mengganggu tahapan pencalonan," ujar Evi saat dihubungi detikcom, Jumat (6/12/2019).

 

Evi menjelaskan, terdapat beberapa syarat bagi calon perseorangan yang berubah sehingga PKPU diharuskan untuk cepat disahkan dan peserta pemilu dapat mengetahui persyaratan yang diberikan.

 

"Jadi sehingga kita yang paling penting, bagaimana peraturan KPU pencalonan ini cepat bisa keluar dan menjadi pedoman bagi tahapan pencalonan pemilihan kepala daerah 2020," kata Evi.

 

"Apalagi dalam aturan KPU ini ada tahapan yang bisa berubah untuk calon perseorangan sehingga untuk beberapa substansi untuk calon perseorangan itu kan kita lakukan perubahan tentu ini harus cepat keluar," sambungnya.

 

Lebih lanjut Evi mengatakan, saat ini pencalonan pilkada untuk perseorangan telah berjalan sejak 26 Oktober. Tahapan tersebut yaitu pendaftaran hingga penyerahan syarat minimal dukungan.

 

Evi menuturkan, pihaknya tetap melarang eks napi korupsi maju pilkada, namun hal ini dilakukan melalui imbauan kepada parpol. Dia juga berharap larangan tersebut nantinya dapat dimasukkan dalam UU Pilkada.

 

"Iya kita berharap itu kan di masukan dalam UU. KPU tetap dalam prinsipnya melarang, ingin melarang napi untuk maju sebagai kepala daerah. Tapi kami minta kepada parpol, untuk mengutamakan yang bukan napi koruptor," ujar Evi.

 

Diketahui, imbauan untuk mengutamakan calon yang bukan eks koruptor tersebut terdapat dalam Pasal 3A ayat 3 dan 4 PKPU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Dalam pasal tersebut, KPU meminta parpol untuk mengutamakan bukan mantan terpidana korupsi dalam seleksi bakal calon kepala daerah. (detik.com)

Bagikan ke Medsos !

>

  • JAMBI KITA
  • BISNIS
  • POLITIK
  • HUKUM
  • OLAHRAGA
  • RAGAM BERITA
Post by Redaksi
20 JanuarI 2020 - 13:20
sinarjambi.com - Serda Raharja pada hari Senin (20/1/2020) bertempat di Aula Makodim 0420/Sarko melaksanakan Penyuluhan ...
Post by Redaksi
20 JanuarI 2020 - 10:51
sinarjambi.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan mengeluarkan aturan permodalan untuk perbankan nasional. Aturan ini ...
Post by Redaksi
18 JanuarI 2020 - 11:12
sinarjambi.com - Kerja keras anggota DPRD Kota Jambi Kemas Faried Alfarelly dalam mesosialisasikan usulan pembangunan ...
Post by Redaksi
19 JanuarI 2020 - 20:04
sinarjambi.com - Polisi menyebut saat ini sudah ada total 710 member investasi MeMiles yang telah melapor. Laporan para ...
Post by Redaksi
20 JanuarI 2020 - 08:22
sinarjambi.com - Anthony Sinisuka Ginting gembira akhirnya bisa juara lagi di Daihatsu Indonesia Masters. Semakin ...
Post by Redaksi
20 JanuarI 2020 - 09:29
sinarjambi.com - Jembatan gantung di Desa Manau Sembilan II, Kecamatan Padang Guci Hulu, Kabupaten Kaur, Bengkulu, ...