JoomlaLock.com All4Share.net
Kemenkeu Terbitkan Aturan Baru untuk Tekstil dan Produk Tekstil Impor

sinarjambi.com - Kementerian Keuangan telah menetapkan kebijakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara (BMTPS) untuk beberapa jenis barang impor yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK 161/PMK.010/2019, PMK 162/PMK.010/2019, dan PMK 163/PMK.010/2019. Ketiga aturan tersebut dikeluarkan untuk mengamankan industri dalam negeri serta mendorong penggunaan produk dari pasar domestik.

 

Melalui PMK 161/PMK.010/2019, Kementerian Keuangan telah menetapkan BMTPS terhadap produk benang (selain benang jahit) dari serta stapel sintetik dan artifisial yang diimpor mulai dari Rp 1.405/Kg. Sementara, dalam PMK 162/PMK.010/2019, Kementerian Keuangan juga telah menetapkan BMTPS untuk produk kain yang diimpor mulai dari Rp1.318/meter hingga Rp9.521/meter serta tarif ad valorem berkisar 36,30% hingga 67,70%.

 

Tidak hanya itu, dalam PMK 163/PMK.010/2019, Kementerian Keuangan juga mengenakan BMTPS terhadap produk tirai (termasuk gorden), kerai dalam, kelambu tempat tidur, dan barang perabot lainnya yang diimpor sebesar Rp41.083/Kg.

 

Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga, Syarif Hidayat, mengungkapkan bahwa BMTPS tersebut diterapkan terhadap beberapa pos tarif dalam buku tarif kepabeanan Indonesia (BTKI).

 

"BMTPS diberlakukan terhadap impor produk benang (selain benang jahit) dari serat stapel sintetik dan artifisial sebanyak 6 pos tarif, produk kain sebanyak 107 pos tarif, serta produk tirai (termasuk gorden), kerai dalam, kelambu tempat tidur, dan barang perabot lainnya sebanyak 8 pos tarif dengan besaran tarifnya tercantum dalam PMK tersebut," ungkap Syarif dalam keterangan tertulis, Sabtu (9/11/2019).

 

Syarif menambahkan bahwa ketiga aturan ini akan mulai diimplementasikan pada 9 November 2019, dan akan berlaku selama dua ratus hari. "Kami berharap pengguna jasa dapat mencermati isi aturan tersebut. Pengguna jasa dapat mengaksesnya melalui https://www.sjdih.depkeu.go.id atau http://www.fiskal.kemenkeu.go.id/dw-tarif-list2016.asp," ungkap Syarif.

 

Sementara itu, untuk memastikan implementasi aturan ini berjalan lancar tanpa mengabaikan pengawasan terhadap barang impor, Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai dapat melakukan pemeriksaan fisik berdasarkan manajemen risiko sesuai dengan PMK 225/PMK.04/2015 tentang Pemeriksaan Pabean di Bidang Impor. (detik.com)

Bagikan ke Medsos !

>

  • JAMBI KITA
  • BISNIS
  • POLITIK
  • HUKUM
  • OLAHRAGA
  • RAGAM BERITA
Post by Redaksi
14 Desember 2019 - 23:20
sinarjambi.com - Penampilan Wali Kota Jambi, Sy Fasha bersama vokalis band ibukota J-Rocks menjadi puncak penutupan ...
Post by Redaksi
14 Desember 2019 - 15:43
sinarjambi.com - Dana corporate social responsibility (CSR) BUMN dinilai belum fokus pada sektor pendidikan dan ...
Post by Redaksi
14 November 2019 - 19:44
sinarjambi.com - Pasca pengunduran diri dr Iskandar Budiman Oktober 2019 lalu, akhirnya DPP Partai Perindo memberikan ...
Post by Redaksi
15 Desember 2019 - 00:23
sinarjambi.com - Keberadaan Fellas Cafe yang berdekatan dengan masjid Assaadah, Sukerejo, Thehok dipermasalahkan Front ...
Post by Redaksi
14 Desember 2019 - 14:37
sinarjambi.com - Sebanyak 26 pemain asing lolos tes medis Indonesian Basketball League (IBL). Mereka dinyatakan layak ...
Post by Redaksi
14 Desember 2019 - 16:41
sinarjambi.com - Personel Pos Laktutus Satgas Pamtas RI- RDTL sektor timur Yonif Raider 142/KJ membagikan pakaian layak ...