JoomlaLock.com All4Share.net

paninx

BI : Kepatuhan Pemenuhan Prinsip Kehati-hatian ULN Korporasi Meningkat

sinarjambi.com - Tingkat kepatuhan korporasi terhadap pemenuhan Kegiatan Penerapan Prinsip Kehati-hatian (KPPK) terus menunjukkan peningkatan sejak awal diimplementasikannya KPPK.

 

Hal ini disampaikan oleh Deputi Gubernur Senior (DGS) BI, Mirza Adityaswara pada pertemuan terkait KPPK bersama korporasi di Jakarta, (19/7/2019).

 

Pada kesempatan tersebut, DGS BI juga menyampaikan pentingnya pengelolaan ULN secara baik untuk mendukung perekonomian Indonesia, antara lain melalui pemenuhan penerapan KPPK.

 

Oleh karena itu, Bank Indonesia menyampaikan apresiasi kepada korporasi yang telah memenuhi ketentuan KPPK dengan baik.

 

"Sejak awal diimplementasikan pada tahun 2015, kepatuhan korporasi terhadap kebijakan KPPK menunjukkan tren yang meningkat. Kepatuhan terhadap kewajiban lindung nilai untuk periode kewajiban sampai dengan 3 bulan ke depan mencapai rata-rata 89,8% pada tahun 2018, jauh meningkat dibandingkan tahun 2015 (82,0%)," jelas BI dalam laman resminya, seperti dikutip sinarjambi.com, Sabtu (20/7/2019).

 

Demikian juga kewajiban lindung nilai untuk periode 3 sampai dengan 6 bulan ke depan, mencatat tingkat kepatuhan rata-rata 93,3% pada tahun 2018, meningkat dari sebelumnya 87,7% di tahun 2015. Pemenuhan kewajiban rasio likuiditas minimum juga sangat tinggi, yaitu rata-rata 87,8% pada tahun 2018, dibandingkan tahun 2015 yang mencatat rata-rata sebesar 83,4%.

 

Sementara, tingkat kepatuhan terhadap kewajiban peringkat utang meningkat tajam dari rata-rata 26,5% pada saat awal implementasi menjadi rata-rata 74,7% pada tahun 2019.

 

BI menambahkan, tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap ketentuan KPPK merupakan hasil dari upaya Bank Indonesia menegakkan aturan secara konsisten dan melakukan sosialisasi secara berkesinambungan.

 

Sebagai langkah peningkatan kepatuhan (enforcement), Bank Indonesia telah melakukan langkah-langkah koordinasi dengan berbagai kreditur di luar negeri dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

 

Kepada kreditur di luar negeri, Bank Indonesia menyampaikan surat terkait korporasi yang telah 3 (tiga) kali tidak mematuhi ketentuan kebijakan KPPK dalam 1 (satu) tahun kalender.

 

Sementara kepada OJK, Bank Indonesia menyampaikan informasi mengenai korporasi yang telah 3 (tiga) kali melanggar ketentuan pelaporan KPPK dalam 1 (satu) tahun kalender.

 

"Ke depan, dengan pemenuhan kepatuhan korporasi terhadap KPPK yang makin meningkat diharapkan berbagai risiko yang dapat timbul dalam pengelolaan ULN, termasuk risiko nilai tukar, risiko likuiditas, dan risiko utang yang terlalu tinggi atau berlebihan (overleverage) dapat lebih dimitigasi, sehingga ULN dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi pembangunan nasional," jelas BI.

 

Sosialisasi ketentuan KPPK kepada korporasi pemilik ULN Valas, Kantor Akuntan Publik (KAP), dan perbankan dalam negeri juga terus dilakukan untuk meningkatkan pemahaman terkait pelaporan maupun kebijakan KPPK.

 

Kegiatan Penerapan Prinsip Kehati-hatian (KPPK) diatur oleh Bank Indonesia dalam PBI No.16/21/PBI/2014 Tentang Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Non Bank.

 

"Ketentuan tersebut bertujuan untuk menjaga pengelolaan utang luar negeri (ULN) korporasi non bank agar memberikan kontribusi yang optimal terhadap perekonomian nasional dan tidak menimbulkan gangguan pada kestabilan makroekonomi. Tiga kewajiban utama dalam KPPK adalah kewajiban lindung nilai, pemenuhan rasio likuiditas minimum, dan kewajiban peringkat utang," tutup BI. (*/Lan)

Bagikan ke Medsos !

>

  • JAMBI KITA
  • BISNIS
  • POLITIK
  • HUKUM
  • OLAHRAGA
  • RAGAM BERITA
Post by Redaksi
18 JanuarI 2020 - 08:11
sinarjambi.com - Dalam rangka mencerdaskan dan memotivasi anak-anak selaku generasi penerus Bangsa, personel Pos Nunura ...
Post by Redaksi
18 JanuarI 2020 - 07:39
sinarjambi.com - Bank Indonesia (BI) mengapresiasi ribuan milenial yang berpartisipasi secara aktif dalam ...
Post by Redaksi
17 JanuarI 2020 - 18:47
sinarjambi.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menyebut ada pengurangan anggaran pengawasan Pilkada 2020 di enam ...
Post by Redaksi
18 JanuarI 2020 - 06:12
sinarjambi.com - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendorong institusi penegak hukum untuk terus meningkatkan kapabilitas ...
Post by Redaksi
18 JanuarI 2020 - 06:43
sinarjambi.com - Presiden Joko Widodo menggelar Rapat Terbatas (Ratas) terkait gelaran PON 2020 di Papua. Jokowi ...
Post by Redaksi
17 JanuarI 2020 - 16:39
sinarjambi.com - Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Batalion Infantri Raider 142/Kesatria Jaya ke-67, Satgas ...