JoomlaLock.com All4Share.net

paninS

Additional Info

  • -: Imbas Covid-19
Ini Peraturan OJK untuk Stimulus Perekonomian Nasional

sinarjambi.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan peraturan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical dampak penyebaran coronavirus disease 2019.

 

Dalam rilisnya OJK menjelaskan latar belakang keluarnya POJK tersebut.

 

Disampaikan OJK, perkembangan penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) berdampak secara langsung ataupun tidak langsung terhadap kinerja dan kapasitas debitur termasuk debitur UMKM, sehingga berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi.

 

"Oleh karena itu, untuk mendorong optimalisasi fungsi intermediasi perbankan, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi diperlukan kebijakan stimulus perekonomian sebagai countercyclical dampak penyebaran COVID-19," tulis OJK seperti disampaikan humas OJK Jambi, Kamis (26/3/2020).

 

Untuk debitur yang mendapatkan perlakuan khusus dalam POJK ini adalah debitur (termasuk debitur UMKM) yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada Bank karena debitur atau usaha debitur terdampak dari penyebaran COVID-19 baik secara langsung ataupun tidak langsung pada sektor ekonomi antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan. Contoh kondisi debitur yang terkena dampak antara lain:

a. Debitur yang terkena dampak penutupan jalur transportasi dan pariwisata dari dan ke Tiongkok atau negara lain yang telah terdampak COVID-19 serta travel warning beberapa negara.

b. Debitur yang terkena dampak dari penurunan volume ekspor impor secara signifikan akibat keterkaitan rantai suplai dan perdagangan dengan Tiongkok ataupun negara lain yang telah terdampak COVID-19.

c. Debitur yang terkena dampak terhambatnya proyek pembangunan infrastruktur karena terhentinya pasokan bahan baku, tenaga kerja, dan mesin dari Tiongkok ataupun negara lain yang telah terdampak COVID-19.

 

Bagaimana perlakuan untuk debitur yang termasuk dalam sektor ekonomi pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan, namun tidak terkena dampak dari COVID-19?

 

"Perlakuan khusus dalam POJK ini tidak dapat diterapkan Bank kepada debitur tersebut," tegas OJK.

 

Perlakuan khusus dalam POJK ini dapat diterapkan Bank kepada debitur dengan sektor ekonomi selain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan. Sepanjang berdasarkan self-assessment Bank debitur dimaksud terkena dampak COVID-19.

 

Oleh karena itu, Bank harus memiliki pedoman yang paling sedikit menjelaskan kriteria debitur yang ditetapkan terkena dampak COVID-19 serta sektor yang terdampak.

 

Kualitas kredit/pembiayaan yang direstrukturisasi dapat ditetapkan lancar apabila diberikan kepada debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 dan restrukturisasi dilakukan setelah debitur terkena dampak penyebaran COVID-19.

 

Restrukturisasi kredit/pembiayaan dilakukan sesuai peraturan OJK mengenai penilaian kualitas aset, antara lain dengan cara: a. penurunan suku bunga;

b. perpanjangan jangka waktu;

c. pengurangan tunggakan pokok;

d. pengurangan tunggakan bunga;

e. penambahan fasilitas kredit/pembiayaan; dan/atau

f. konversi kredit/pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara.

 

Bank juga dapat melakukan restrukturisasi untuk seluruh kredit/pembiayaan kepada seluruh debitur, termasuk debitur UMKM, sepanjang debitur terdampak COVID-19. Pemberian perlakuan khusus tanpa melihat batasan plafon kredit/pembiayaan.

 

Sementara, dalam hal bank telah melakukan restrukturisasi kredit/pembayaan atas debitur yang terkena dampak COVID-19 sebelum pemberlakuan POJK ini, apakah Bank dapat menetapkan kualitas kredit/pembiayaan tersebut menjadi lancar dan pada periode pelaporan akhir bulan Maret 2020 dilaporkan lancar?

 

"Ya, dalam kondisi di atas, Bank dapat menetapkan kredit/pembiayaan yang direstrukturisasi tersebut menjadi kualitas lancar dan pada saat pelaporan akhir bulan Maret 2020 dilaporkan lancar," urai OJK.

 

OJK pun memberikan contohnya. Misal bank melakukan restrukturisasi kredit debitur “A” setelah terkena dampak COVID-19 pada tanggal 10 Februari 2020 (sebelum POJK ini berlaku). Kredit debitur “A” tetap dapat memperoleh perlakuan khusus sesuai POJK ini yaitu ditetapkan lancar sejak laporan bulanan Bank posisi akhir bulan Maret 2020.

 

Selain itu, penetapan kualitas kredit/pembiayaan yang direstrukturisasi dimaksud tetap mengacu pada peraturan OJK mengenai penilaian kualitas aset. Bank dapat menetapkan kualitas lancar sebagaimana POJK ini dalam hal dilakukan direstrukturisasi kembali untuk kredit/pembiayaan dimaksud.

 

Dalam hal debitur yang terkena dampak COVID-19 memiliki beberapa fasilitas. Penetapan kualitas kredit/pembiayaan yang direstrukturisasi untuk debitur dimaksud dengan cara kualitas seluruh kredit/pembiayaan debitur terkena dampak COVID-19 yang direstrukturisasi dengan menggunakan POJK ini dapat ditetapkan lancar.

Contohnya adalah :

Debitur C yang telah ditetapkan sebagai debitur yang terkena dampak COVID-19 memiliki fasilitas sebagai berikut:

Screenshot 20200326 155941 1

Dalam hal terhadap ketiga fasilitas kredit/pembiayaan tersebut dilakukan restrukturisasi dengan menggunakan POJK ini, maka Bank dapat menetapkan kualitas lancar untuk seluruh fasilitas kredit/pembiayaan Debitur C (termasuk Fasilitas Kredit 3 yang cashflow-nya tidak terganggu) sejak dilakukan restrukturisasi.  

 

Namun jika terhadap fasilitas kredit/pembiayaan 3 (yang cashflow-nya tidak terganggu) tidak dilakukan restrukturisasi menggunakan POJK ini dan kualitasnya selain lancar, maka tidak dapat langsung ditetapkan berkualitas lancar. Penetapan kualitas fasilitas kredit/pembiayaan 3 tersebut selanjutnya dapat tetap mengacu pada peraturan OJK mengenai penilaian kualitas aset (berdasarkan 3 pilar) atau POJK ini (berdasarkan ketepatan membayar).

 

Penetapan kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain yang baru kepada debitur terkena dampak COVID-19 dilakukan secara terpisah dengan kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain yang telah diberikan kepada debitur sebelum terkena dampak COVID-19, baik untuk penetapan kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain (lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, atau macet) maupun perhitungan plafon.

 

Dengan demikian, untuk kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain yang baru diberikan setelah debitur terkena dampak COVID-19, kualitas dapat hanya didasarkan pada ketepatan pembayaran untuk plafon paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang hanya dihitung atas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain yang baru (terpisah dari plafon fasilitas existing).

Contoh:

Debitur D dan E memiliki fasilitas sebagai berikut:

 Screenshot 20200326 155929 1

Debitur D:

• Kualitas Fasilitas 1 dan 2 (existing) dapat didasarkan pada ketepatan pembayaran karena berjumlah kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

• Kualitas Fasilitas 1 (baru) tidak dapat didasarkan pada ketepatan pembayaran karena berjumlah lebih dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan penetapan kualitas fasilitas 1 (baru) dilakukan secara terpisah dengan kualitas fasilitas 1 dan 2 (existing).

Debitur E:

• Kualitas Fasilitas 1 dan 2 (existing) tidak dapat didasarkan pada ketepatan pembayaran karena berjumlah lebih dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

• Kualitas Fasilitas 1 dan 2 (baru) dapat didasarkan pada ketepatan pembayaran karena berjumlah kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan penetapan kualitas fasilitas 1 dan 2 (baru) dilakukan secara terpisah dengan kualitas fasilitas 1 dan 2 (existing). (*/Lan)

Bagikan ke Medsos !

>

  • JAMBI KITA
  • BISNIS
  • POLITIK
  • HUKUM
  • OLAHRAGA
  • RAGAM BERITA
Post by Redaksi
01 April 2020 - 19:54
sinarjambi.com - Pandemi Corona (Covid  19) yang membuat jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP) yang di kabupaten ...
Post by Redaksi
02 April 2020 - 06:18
sinarjambi.com - Pemerintah memberikan keringanan untuk biaya jasa listrik selama tiga bulan ke depan. Untuk pengguna ...
Post by Redaksi
31 Maret 2020 - 05:22
sinarjambi.com - Komisi II DPR bersama KPU, Bawaslu, DKPP, dan Kemendagri sepakat menunda tahapan Pilkada Serentak 2020 ...
Post by Redaksi
01 April 2020 - 21:01
sinarjambi.com - Sebanyak 39 orang warga binaan Lapas Kelas IIA Jambi dibebaskan dari tahanan, Rabu (1/4/2020) malam. ...
Post by Redaksi
01 April 2020 - 11:30
sinarjambi.com - Wasit juga jadi korban dari vakumnya kompetisi Shopee Liga 1 2020. Salah satunya Nusur Fadhilah asal ...
Post by Redaksi
02 April 2020 - 05:17
sinarjambi.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan jumlah penumpang maupun barang angkutan udara, darat, dan laut ...