JoomlaLock.com All4Share.net
FMN Jambi Galang Dana Biaya Persalinan SAD
sinarjambi.com - Sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas organisasi mahasiswa terhadap kaum tani, sekelompok mahasiswa dari Front Mahasiswa Nasional Jambi melakukan penggalangan dana. Hal tersebut dilakukan untuk membantu masyarakat adat Suku Anak Dalam Pangkalan Ranjau, yang beberapa waktu lalu, mengalami kesulitan membayar biaya persalinan di salah satu rumah sakit di Kota Jambi.

Penggalangan dana ini dilakukan di kampus Universitas Negri Jambi (UNJA), Rabu (14/2), sekira pukul 13:00 WIB. Dengan membawa kardus air mineral dan selebaran yang melatarbelakangi penggalangan dana, mereka mendatangi tongkrongan mahasiswa di setiap fakultas yang ada di Unja.

Warda, salah satu pengurus Front Mahasiswa Nasional (FMN) Cabang Jambi mengatakan, penggalangan dana akan dilakukan mulai dari 14 hingga 18 Februari 2018. Mengingat target biaya yang dibutuhkan tidak sedikit, yaitu sekitar kurang lebih 15 juta rupiah.

"Tadi dari kawan-kawan Unja sudah terkumpul Rp 537.600. Hanya dengan cara ini lah yang bisa kita lakukan, agar tetap peduli dan bersolidaritas terhadap persoalan kaum tani" katanya kepada media ini, Rabu (14/2).

Sebelumnya Rabu (7/2), Ibu Misnawati, istri dari Bapak Pian, yang merupakan salah satu keluarga masyarakat adat Suku Anak Dalam (SAD) Dusun Pangkalan Ranjau, Desa Tanjung Lebar Kecamatan Bahar Selatan, Muarojambi, harus dirawat di salah satu rumah sakit swasta di Kota Jambi, untuk proses persalinan anak ketiganya. Persalinan pun dilakukan pihak rumah sakit dengan cara operasi sesar.

Namun, karena himpitan ekonomi dan tidak terdaftar kepesertaan BPJS karena selalu sulit mengakses untuk mendapat KTP, keluarga yang sehari-hari profesinya sebagai petani ini pun tidak bisa membayar biaya persalinan yang nominalnya tidak sedikit. Bahkan, mereka sempat tidak dibolehkan pulang sebelum melunasi seluruh biaya proses persalinan dan pengobatan.

Hingga akhirnya mereka tetap meminta ingin pulang, mengingat jika terus-terusan menginap di rumah sakit, akan menambah biaya penginapan dan perawatan. Pihak rumah sakit pun membolehkan keluarga Bapak Pian pulang, dengan syarat semua tagihan harus dilunasi pada 19 Februari 2018 ini. 

Tidak hanya di situ, hanya sekedar ongkos untuk pulang pun saat itu tidak ada lagi yang bisa dirogoh dari saku Bapak Pian. Dengan ketulusan dan kepedulian perawat yang bekerja di rumah sakit tersebut, hingga mereka patungan untuk membantu ongkos Keluarga Pak Pian pulang ke rumah.

"Sekarang keluarga sudah di rumah, namun dengan ribuan keresahan. Karena harus mendapatkan seluruh biaya sebelum batas waktu dispensasi yang diberikan pihak rumah sakit," ujar Warda.

"Ini lah wujud nyata sistem di Indonesia yang semakin menindas. Padahal, di dalam Undang-undang sudah jelas bahwa kesehatan adalah hak dasar bagi seluruh warga negara. Pemerintah hari ini semakin ingin melepaskan tanggungjawabnya, mulai dari akses kesehatan hingga pendidikan pun diperdagangkan," ungkap Muhadi Fadli, Sekjend Cabang FMN Jambi. (Hajrin)

Bagikan ke Medsos !

>

  • JAMBI KITA
  • BISNIS
  • POLITIK
  • HUKUM
  • OLAHRAGA
  • RAGAM BERITA
Post by Redaksi
23 September 2018 - 21:25
sinarjambi.com - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi Drs.H.M.Dianto, M.Si menghimbau seluruh lapisan masyarakat ...
Post by Redaksi
22 September 2018 - 11:26
sinarjambi.com - Proyeksi pemerintah pertumbuhan ekonomi di tahun ini mencapai 5,2%. Dengan proyeksi itu maka ...
Post by Redaksi
23 September 2018 - 20:48
sinarjambi.com - Resmi menjadi calon anggota legislatif (caleg), Mualdi Saputra (27) siap bertarung dalam Pileg ...
Post by Redaksi
23 September 2018 - 19:39
sinarjambi.com - Seorang pria di Blitar berhasil memperdaya emak-emak. Dalam waktu hanya dua minggu, dua motor dia ...
Post by Redaksi
23 September 2018 - 14:17
sinarjambi.com - Anthony Sinisuka Ginting sukses menjadi juara China Terbuka 2018. Dia mengalahkan pemain Jepang, Kento ...
Post by Redaksi
23 September 2018 - 18:19
sinarjambi.com - Beberapa pihak memberikan kritik tajam terhadap kebijakan impor yang dikeluarkan oleh Kementerian ...